Panglima TNI Tegaskan Tentara Harus Mundur Jika Ikut Pilkada

By | January 25, 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI.

“Aturan di TNI pada Jumat (23/9/2016).

Mundurnya bakal calon kepala daerah dari kedinasan militer, kata Gatot, demi menjamin netralitas institusi militer dalam proses demokrasi dan politik.

(baca: Koalisi Cikeas Usung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni)

Gatot berjanji, TNI tak mulai menghalang-halangi anggotanya yg ingin terjun ke dalam dunia politik.

Namun, personel TNI itu harus mengikuti syarat aturan perundangan yg berlaku terlebih dulu sebelum terjun ke dunia politik.

“Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang mulai diberikan pensiun dini sehingga pada ketika pilkada dia telah bukan militer lagi,” ujar Gatot.

(baca: Maju di Pilgub DKI Jakarta, seperti Apa Sosok Agus Yudhoyono?)

Gatot sekaligus menekankan netralitas TNI.

“Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yg mengetahui anggota TNI yg tak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya sehingga mampu kalian cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum,” ujar dia.

Ketentuan untuk anggota TNI Nomor: ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Surat itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

(baca: Jakarta Biasa Dipimpin Mantan Jenderal, Agus Yudhoyono Terlalu Cepat ke Politik?)

Adapun ketentuan yg dimuat di dalam Surat Telegram Panglima TNI ialah sebagai berikut:

Pertama, anggota TNI. Surat pengunduran diri tak bisa ditarik kembali.

Kedua, selama dalam proses pemilu legislatif yg bersangkutan sudah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI.

(baca: Agus Akan Mundur dari TNI, Sylviana “Pamitan” ke Ahok)

Ketiga, anggota TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada dan tak bisa ditarik kembali.

Keempat, anggota TNI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta pilkada kepada KPU.

Kelima, apabila tak terpilih menjadi anggota legislatif dan pilkada, yg bersangkutan tak bisa kembali menjadi anggota TNI.

Keenam, selama dalam proses pemilu legislatif dan pilkada tak diperbolehkan memakai atribut maupun fasilitas TNI.

Koalisi Partai Sylviana Murni.

Saat ini, Agus adalah perwira menengah TNI dengan pangkat mayor infanteri.

Kompas TV Maju DKI 1, Agus Yudhoyono Akhiri Karir Militer

Sumber:

http://nasional.kompas.com/read/2016/09/23/09333911/panglima.tni.tegaskan.tentara.harus.mundur.jika.ikut.pilkada

Leave a Reply